PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

MODUL 7

KB 1 Pengertian & Tujuan Pengawasan Keuangan Negara

PENGERTIAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

o   GR Terry, pengawasan a/ menentukan apa yg telah dicapai, mengevaluasi & menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yg sesuai dg rencana.

o   Muchsan, pengawasan a/ kegiatan u/ menilai suatu pelaksanaan tugas secara de fakto.

o   Bagir Manan, kontrol mengandung dimensi pengawasan (bertalian dg pembatasan) & pengendalian (bertalian dg arahan).

o   Robert J Mockler, pengawasan a/ suatu usaha sistematik u/ menerapkan standar pelaksanaan dlm pencapaian tujuan.

o   Paulus Efendi Lotulung, pengawasan (kontrol) trhdp pemerintah a/ upaya u/ menghindari terjadinya kekeliruan sbg usaha preventif atau jg u/ memperbaiki sbg usaha represif.

o   Ditinjau dr segi waktu dilaksanakannya, kontrol dpt dibedakan dlm 2 jenis :

1.  Kontrol A-Priori

ü Pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan.

ü Tampak jelas unsur preventif.

2.  Kontrol A-Posteriori

ü Pengawasan baru terjadi sesudah terjadinya tindakan/putusan.

ü Dititikberatkan pd tujuan yg bersifat korektif & memulihkan suatu tindakan keliru.

o   Secara umum, pengawasan a/ segala kegiatan/tindakan u/ menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tdk menyimpang dr tujuan serta rencana yg telah digariskan.

o   Seminar Perbendaharaan Negara tgl 30 Agustus 1970, pengawasan a/ suatu kegiatan u/ memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan/kegiatan itu dilakukan sesuai dg rencana, aturan2 & tujuan yg telah ditetapkan.

LATAR BELAKANG PENGAWASAN

o   Tutelage, alasan2 diadakannya pengawasan oleh pemerintah pusat trhdp daerah2 dpt dikaitkan dg hal2 sbb :

1.  u/ menjaga agar SPM tetap dipertahankan oleh pejabat2 daerah;

2.  mempertahankan/menjaga mutu standar adm dg cara menjalankan koordinasi anatar tingkatan pemerintahan;

3.  u/ melindungi warga Negara dr penyalahgunaan kekuasaan yg dilakukan pejabat2 daerah;

4.  u/ mengawasi pengeluaran/penggunaan uang yg dilakukan oleh pemda;

5.  u/ mengikat & mempersatukan rakyat yg berbeda2 itu menjadi satu.

o   Di Inggris, trdpt 3 bentuk utama pengawasan :

1.  Pengawasan Legislatif;

2.  Pengawasan Administratif, al berupa pengesahan & persetujuan, yg dibedakan menjadi 3 macam:

a.  Pengesahan by-laws : bukan hanya sekedar memeriksa aspek2 hukumnya ttp sasaran yg hendak dicapai apakah by-laws memang sesuatu yg diperlukan baik dilihat dr situasi setempat maupun kebijaksanaan secara nasional;

b.  Persetujuan atas rancangan/usulan yg diajukan oleh daerah (approval of schemes);

c.   Persetujuan atas tindakan2 tertentu (consent of individual acts).

o   Di Prancis, pengawasan administrative dilaksanakan dlm dua bentuk utama yakni pengesahan atau persetujuan.

o   Berdasarkan UUD 1983, di Belanda dikenal pembagian pengawasan :

1.  Pengawasan Positif

ü Pemerintah tingkat lebih atas aktif berinisiatif melakukan tindakan menghalangi kelalaian pemerintah tingkat lebih rendah.

ü Termasuk di dlmnya pembuatan pentunjuk/pedoman.

2.  Pengawasan Negatif

ü Hanya menghalangi suatu tindakan yg sdh dilakukan baik tindakan yg belum/sdh mempunyai akibat hukum.

ü Digolongkan al menjadi :

a.  Pengawasan Preventif, dibedakan menjadi 2 :

1)  Dijalankan sebelum pemerintah tingkat lebih rendah mengambil/menetapkan suatu keputusan ==> disebut voortoezicht. Contoh pernyataan tdk keberatan;

2)  Dilakukan setelah pemerintah tingkat lebih rendah mengambil keputusan, ttp sebelum keputusan itu berlaku & mempunyai akibat hukum ==> disebut middentoezicht. Contoh pengesahan & pengundangan. Ditingkat gemeente trdpt berbagai macam jenis pengawasan preventif & yg paling utama a/ pengesahan.

b.  Pengawasan Represif

Ø Dlm UUD 1983, dilakukan dlm bentuk pembatalan, juga diatur mengenai penangguhan.

o   Bagir Manan, pengesahan diperlukan dg alasan :

1.  Pengesahan merupakan perwujudan pengawasan;

2.  Pengesahan merupakan perwujudan hak “placet”, yaitu hak yg ada pd satuan/pejabat yg lebih tinggi tingkatannya u/ mencegah/mengukuhkan agar suatu keputusan satuan pemerintahan yg lebih rendah tingkatannya mempunyai kekuatan megikat;

3.  Pengesahan dpt dipandang sbg tindak lanjut pembuatan perda/keputusan yg memerlukan pengesahan;

4.  Pengesahan merupakan cara melakukan pemeriksaan.

o   Pengawasan trhdp segala kegiatan Pemda merupakan suatu akibat mutlak dr adanya Negara kesatuan.

o   Pengawasan menurut UU No. 28/1999 ttg Penyelenggaraan Negara yg Bersih & Bebas KKN.

1.  UU ini memberikan keleluasaan kpd masy u/ turut aktif dlm mengawasi kerja pemerintah pusat sampai tingkat desa.

2.  UU ini juga member peluang guna terbentuknya berbagai LSM yg berfungsi mengawasi kegiatan pemerintah.

KB 2 Landasan kebijakan Pengawasan Keuangan Negara

o   Kebijakan merupakan pedoman yg diterapkan oleh manajemen u/ mendorong tercapainya tujuan.

o   Kriteria kebijakan yg baik :

1.  Jelas & tertulis;

2.  Dpt secara efektif dikomunikasikan kpd seluruh personil dlm organisasi;

3.  Dpt memberikan motivasi pencapaian tujuan, program & target;

4.  Tdk boleh tumpang tindih & hrs ditinjau kembali secara berkala;

5.  Transparan & member unsur komunikasi timbal balik;

6.  Dpt meningkatkan disiplin kerja para pegawai;

7.  Konsisten dg tujuan organisasi;

8.  Konsisten dg pola pemecahan masalah.

o   Inpres No. 15/1983, dlm merencanakan & melaksanakan pengawasan perlu diperhatikan hal2 sbb :

1.  Terlaksananya tugas umum pemerintah secara tertib didasarkan pd per-uu-an yg berlaku serta didasarkan pd sendi2 kewajaran penyelenggaraan pemerintah;